pta-plg-logo.png

Ketua Mahkamah Agung Resmikan Gedung Pengadilan Agama Sekayu

Written by Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

kma resmi gdg pa sky.png

Ketua Pengadilan Agama Sekayu, Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag.., pada hari ini Selasa, 21 Oktober 2020 mengikuti acara Peresmian Gedung Pengadilan Terpadu dan 61 Pengadilan di seluruh Indonesia Oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. secara Virtual bersama Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu. Ketua Mahkamah Agung meresmikan 1 (satu) Pengadilan Terpadu di Manado, Pada saat yang sama diresmikan pula 61 gedung pengadilan, antara lain, 3 gedung Pengadilan Tingkat Banding, yaitu: gedung Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, gedung Pengadilan Tinggi Banjarmasin, gedung Pengadilan Tinggi Ambon dan 58 gedung Pengadilan Tingkat Pertama, yang terdiri dari 33 gedung Pengadilan Negeri, 24 gedung Pengadilan Agama dan 1 gedung Pengadilan Militer III-18 Ambon.

 

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. dalam laporannya menyatakan bahwa peristiwa ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Mahkamah Agung dibangun satu konsep Pengadilan Terpadu, satu konsep penggabungan 6 pengadilan dalam satu kawasan, yaitu: Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Negeri Manado, dan Pengadilan Militer III-17 Manado. Pengadilan Terpadu ini dibangun dengan menggunakan anggaran dana alokasi pembagunan Mahkamah Agung sebesar Rp150.855.000,00 (seratus lima puluh milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), yang dilaksanakan dalam 2 tahap dengan system multi years dari tahun 2018 sampai dengan 2020, sedangkan secara keseluruhan penyerapan anggaran dari pembangunan 67 gedung pengadilan yang diresmikan pada hari ini adalah sebesar Rp933.647.613.430,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa momentum ini merupakan batu lompatan untuk melangkah lebih jauh dalam mempercepat pelaksananaan reformasi birokrasi di peradilan yang bersih, transparan dan moderm demi terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Dan diujung laporannya Plt. Sekretaris MARI memompa semangat semua insan peradilan dengan ajakan:  “Mari kita berjuang untuk maju, bersama-sama bahu membahu, mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, kita maju, kita bisa, kita sukses untuk meraih Peradilan yang Agung dan Modern”.

Sementara itu Ketua Mahkamah Agung R.I. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H. menyatakan bahwa meskipun dilakukan secara virtual namun diharapkan peresmian 67 gedung pengadilan di seluruh Indonesia ini tidak mengurangi kekhidmatan serta bisa memberi nilai tambah bagi warga peradilan untuk lebih terbiasa dan mampu menggunakan sarana teknologi informasi termasuk dalam aktivitas kedinasan terlebih dalam suasana pandemic covid seperti sekarang. Bagi Mahkamah Agung pandemi ini semakin memacu percepatan elektonisasi dan digitalisasi business process di lembaga peradilan. Mahkamah Agung bulan lalu telah mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 sebagai payung hukum bagi pelaksanaan persidangan secara elektronik bagi perkara pidana, Pidana Militer dan Jinayat. Juga Tim development aplikasi Mahkamah Agung telah menyelesaikan pengembangan aplikasi system peradilan terpadu berbasis teknologi informasi, pengembangan SIPPTI yang merupakan persembahan putra-putri terbaik internal Mahkamah Agung. Dengan aplikasi ini Hakim Pidana dapat menerima, melihat, dan melakukan pertukaran data secara elektronik, Hal ini merupakan bukti kesungguhan Mahkamah Agung untuk terus mencurahkan daya upaya dalam mewujudkan peradilan yang Agung.

 

 

Pembangunan 67 gedung pengadilan merupakan upaya secara terus menerus yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan. Selain 67 gedung pengadilan yang akan diresmikan ini ternyata Mahkamah Agung masih memiliki pekerjaan rumah, yaitu pembangunan 85 gedung pengadilan baru yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 13 sampai dengan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengadilan Baru pada Lingkungan Peradilan Umum, di lingkungan Peradilan Agama dan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diikuti oleh Surat Kemempan RB Nomor B/150/M.KT.01/2018 tentang Persetujuan untuk Pengoperasian Pengadilan tersebut. Dan 85 pengadilan baru tersebut telah diresmkan pengoperasiannya pada tanggal 22 Oktober 2018 namun sampai saat ini Mahkamah Agung belum menuntaskan pembangunan gedung pengadilan baru tersebut karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah terlebih lagi karena adanya revisi dan pemotongan anggaran terkait pandemic covid 19 ini, sampai saat ini dari 85 gedung pengadilan  yang dirrencanakan, MA baru bisa melaksanakan pembangunan  25 gedung yang semuanya baru mencapai tahap pembangunan 20% kecuali PN Suka Makmur yang mencapai pembangunanan 80%.

Ketua Mahkamah Agung RI lebih lanjut mengharapkan kemegahan gedung pengadilan yang dibangun ini sebanding dengan keagungan dan kemegahan misi dan karyanya, berkontribusi aktif dalam mewujudkan keagungan lembaga peradilan  sesuai dengan visi misi dan nilai utama Mahkamah Agung yaitu mewujudkan Peradilan Yang Agung. Bahwa pembangunan gedung peradilan terpadu di Manado ini merupakan Pilot Projecyt Mahkamah Agung untuk membangun system peradilan yang terintegrasi. Pengintegrasian 6 pengadilan dalam satu lokasi ini selain memberikaniklm perkantoran yang aman dan nyaman juga akan membentuk para Pimpinan, hakim  dan aparatur pengadilan yang bertugas di masing-masing pengadilan untuk berpikir dan bertindak secara terpadu dan terhubung satu sama lain. Dan bagi masyarakat pencari keadilan juga mengedukasi masyarakat perihal adanya 4 lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung beserta peran, wewenang dan tugasnya masing-masing juga memberikan kemudahan akses “one stop area”.

Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa untuk menunjang pelayanan hukum yang baik dibutuhkan 2 komponen penting yakni sumber daya manusia yang handal serta sarana dan prasarana yang mendukung. Dua hal tersebut merupakan dua komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya, SDM yang handal tidak mampu berkarya maksimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang baik, begitu pula sebaliknya sarana dan prasarana yang memadai  tidak akan berfungsi apa-apa jika SDM yang ada tidak mampu merawat dan memanfaatkan dengan baik serta optimal, untuk itu Ketua Mahkamah Agung memerintahkan agar gedung yang dibangun dengan dana APBN yang besar ini agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Kepada para aparatur pengadilan yang menempati gedung yang baru diresmikan ini untuk terus meningkatkan pemanfaatan jaringan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi kerja disamping mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.

Dalam menutup sambutannya tersebut, Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada seluruh warga peradilan di Indonesia agar senantiasa menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dan secara disiplin menerapkan 3 M, yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak serta menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan dengan kebiasaan baru. Disiplin menaati protokol kesehatan akan melindungi kita, keluarga yang kita cintai, dan orang-orang di sekitar kita, tetap bersemangat dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar kita semua senantiasa tetap sehat dan pandemic covid-19 ini dapat segera berakhir.

Ketua PA Prabumulih Lulus Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua MS/Pengadilan Agama Kelas IB Tahun 2020

Written by Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Ketuaprblulus.png

PA-PRABUMULIH.GO.ID – Kehadiran Ketua Pengadilan Agama Prabumulih (YM. Suryadi, S.Ag., SH., MH) hari Jum’at pagi (26/6) disambut antusias oleh aparatur Pengadilan Agama Prabumulih setelah dinyatakan lulus melalui surat Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor: 2261/DJA/KP.04.6/6/2020, tanggal 25 Juni 2020, perihal Pengumuman Hasil Profile Assesment dan Fit and Proper Test Tahap II Calon Pimpinan Peradilan Agama Tahun 2020.

Setelah melewati serangkaian tes yang dilaksanakan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama secara virtual, mulai dari ujian wawancara Fit and Proper Test pada tanggal 15 s/d 16 Juni, serta ujian Profile Assessment Test tanggal 18 s/d 19 Juni, akhirnya Ketua PA Prabumulih dinyatakan lulus Fit and Proper Test Tahap II Calon Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama Kelas IB Tahun 2020

Tentu ini menjadi suatu kebanggaan bagi Pengadilan Agama Prabumulih, karena YM. Suryadi merupakan pimpinan yang sangat berdedikasi bagi Pengadilan Agama Prabumulih. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Prabumulih mengucapkan selamat atas kelulusan beliau. Semoga dengan jabatan baru yang diemban nantinya menjadikan YM. Suryadi sebagai pemimpin yang baik, amanah serta senantiasa mendapat lindungan dari Allah SWT. (rani)

Tiga Pesan Ketua Pa Kayuagung Tentang Kedisiplinan

Written by Pengadilan Tinggi Agama Palembang Prov Sumsel.

Tiga Pesan Ketua Pa Kayuagung Tentang Kedisiplinan

 

rapat1

KAYUAGUNG | Ketua Pengadilan Agama Kayuagung menggelar rapat koordinasi Selasa siang (9/6) kemarin, hasilnya ada tiga pesan penting tentang kedisiplinan aparatur, apa itu?

Pertama, terkait Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin hakim pada mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya, kendatipun di dalamnya banyak disitir kedisiplinan hakim, namun ada beberapa mata pasal yang juga menyangkut kedisiplinan aparatur non hakim seperti kepaniteraan dan kesekretariatan.

Menurut Ketua PA Kayuagung, tolok ukur kedisiplinan ditentukan oleh absensi online berupa finger scan dan absensi tertulis atau manual. Ia juga berpesan agar bagian kepegawaian menindak lanjuti peraturan tentang absensi tersebut.

“Saya minta disiplin ini ditingkatkan, absensi jangan seperti itu (red.acak-acakan), tolong disesuaikan jam kerja kita seperti semula (new normal), masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 16.30, jika ada yang minta izin ikuti mekanisme yang ada,” terang Drs. Cik Basir SH, MHI saat memaparkan bunyi Perma itu.

Kedua, peserta fit and proper tes calon wakil ketua PA kelas 1A itu berpesan, terkait pelayanan kepada masyarakat harus menyesuaikan dengan jadwal kantor, jika masuk kantor pukul 08.00 WIB, maka pelayanan mulai dibuka pukul 08.15 atau pukul 08.30 WIB, dengan demikian layanan persidangan dapat dimulai tepat pukul 09.00 WIB sesuai undangan/panggilan sidang.

“Kita sepakati saja jam layanan kepada pencari keadilan dimulai pukul 08.30 sampai pukul 15.00, jam layanan sidang seperti biasa pukul 09.00, masyarakat jam terlalu lama menunggu karena mereka dari jauh, desa desa di pedalaman sana,” kata Cik Basir.

Ketiga, ia berpesan, tim pemantau kedisiplinan harus aktif dan reaktif, mereka telah dikeluarkan mandat melalui secarik surat keputusan, maka tugasnya adalah mengawasi, membina, dan memantau perkembangan disiplin kantor dan aparaturnya.

rapat2

“ Saya sudah menunjuk tim pemantau disiplin, bekerjalah ! apel tiap pagi Senin dan Jumat sore kita mulai lagi, pakaian dinas kita sesuaikan, jangan ada yang menggunakan sandal kecuali mau ke musholla, saya kira bapak dan ibu sudah memahami semua,” urai Ketua PA Kayuagung.

Menanggapi tiga pesan ketua PA Kayuagung tersebut, ketua tim pemantau disiplin M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MH mengajak aparatur untuk menaatinya. Menurutnya, seyogyanya kantor harus dibuat seperti layaknya kantor dan bekerja di kantor harus layaknya bekerja di kantor, bukan orientasi mencari untung rugi, atau mencari menang kalah ataupun mencari 'job sampingan’.

“Jika kita komitmen menjadikan kantor ini layaknya kantor dan kita bekerja di kantor layaknya bekerja orang kantoran, maka tujuan akan tercapai,” tegas Arqom. (humas_pakag

 
 

 

 

 

Dirjen Badilag Apresiasi Pa Kayuagung Peringkat Terbaik Sipp

Written by Pengadilan Tinggi Agama Palembang Prov Sumsel.

Dirjen Badilag Apresiasi Pa Kayuagung Peringkat Terbaik Sipp

 

apresiasi

 

KAYUAGUNG | Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung RI kembali mengapresiasi kinerja SIPP PA Kayuagung karena mancapai peringkat pertama selama 6 bulan terakhir di tahun 2020.

Hal itu termaktub dalam suratnya nomor 2037/DJA/HM.00/6/2020 tanggal 2 Juni 2020 di Jakarta. Surat yang langsung ditandatangani oleh Dr. Drs. H. Aco Nur, SH, MH tersebut, menyampaikan tiga pesan penting, antara lain :

  1. Memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang telah mempertahankan prestasi kerja dalam zona hijau;
  2. Mengintruksikan kepada satker yang nilai kinerja masih di bawah 80% agar meningkatkan dan tetap menjaga kualitas kinerjanya, tanpa melanggar hukum acara;
  3. Mengintruksikan untuk pengadilan agama Cimahi agar meningkatkan kinerja publikasi putusan agar mencapai zona hijau.

Himbauan terakhir Dirjen Badilag, pimpinan PTA agar menindak lanjuti surat tersebut melalui pembinaan dan pengawasan kepada saturan kerja yang peringkat SIPP di bawah standar (zona merah).

Namun, hal itu tidak berlaku bagi PA Kayuagung, selama 2 tahun berturut-turut satuan kerja ini tetap berapa di peringkat pertama nasional kategori SIPP dan penanganan perkara.

Ketua PA Kayuagung angkat bicara, menurut Drs. Cik Basir, SH, MHI, kinerja tersebut atas kesepakatan dan kekompakan semua pihak termasuk tim admin.

“ Saya minta ditingkatkan dan terima kasih ya, kawan-kawan semua,” tulis pak Cik dalam WA group PA Kag inovatif. (humas_pakag)

 

Profile Asessment dan Fit And Proper Test, Ketua PA Muara Enim Tentukan Sikap

Written by Maskur Kaswi.

05052020-1101.jpg

PA-MUARAENIM.GO.ID - Upaya Ditjen Badan Peradilan Agama dalam mewujudkan Peradilan Indonesia yang modern, semakin gencar dilakukan. Betapa tidak, terobosan demi terobosan tak henti-hentinya digulirkan Ditjen Badan Peradilan Agama ke Pengadilan Pengadilan yang ada dibawah naungannya, bahkan tidak hanya itu, publik pun ikut merasakan dampak manfaat dari terobosan yang lakukan itu.

Belum lama ini, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof, Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. melaunching 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag. Selang beberapa bulan kemudiannya, dirilis kembali 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag itu menjadi 11 Aplikasi Innovasi Ditjen Badilag, yang disampaikan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama melalui surat nomor 1517/DjA/HM.00/4/2020, tanggal 22 April 2020, perihal Himbauan Memasang Poster 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag.

Seolah tak berjedah sedikitpun, selang dua harinya kemudian, yakni 24 April 2020 disampaikan kembali surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1535/DjA/KP.04.6/4/2020, perihal Pelaksanaan Profile Asessment dan Fit And Proper Test Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IB dan Kelas II yang akan dilakukan secara online.

Sebuah langkah maju kembali dilakukan Badilag. Upaya keras mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi terus ditapaki dengan menyelenggarakan Uji Kepatutan dan Kelayakan/Fit & Proper Test secara virtual, yang diperuntukkan bagi peserta calon Pimpinan PA Kelas IB dan calon Pimpinan PA Kelas II.

Selasa (5/5/2020) kemarin, sebanyak dua peserta dari Pengadilan Agama Muara Enim, Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy., dan Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H. telah mengikuti ujian kepatutan dan kelayakan/Fit & Proper Test calon pimpinan Pengadilan Agama Kelas II secara online.

Selanjutnya pada tanggal 11 s.d 14 Mei 2020 nanti, peserta akan mengikuti wawancara ujian kompetensi tehnis dan kompetensi manajerial peradilan agama jarak jauh dengan media teleconference. Menurut info yang dirilis Badilag dalam situsnya “www.badilag.mahkamahagung.go.id”, Penguji terdiri dari 9 orang yang berasal dari Mahkamah Agung, sedangkan Assesor berasal dari PPSDM Consultant yang bekerja sama dengan Harrison Assessment. Para penguji diantaranya adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Kepala Badan Pengawasan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Kekadilan, Ketua PTA DKI Jakarta, Panitera Muda Perdata Agama, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Sekretaris Ditjen Badilag, dan salah satu hakim Senior sebagai penguji pembahasan kitab.

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sangat serius dalam menyikapi Surat Dirjen Badilag tersebut. Hal itu ditunjukan dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-A5/542/Kp.01.1/IV/2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Profile Asessment dan Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IB dan Kelas II pada Pengadilan Agama Muara Enim, yang ia tanda tangani pada 27 April 2020 lalu.

Dalam Keputusan itu, ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim sebagai pemantau/pengawas pelaksanaan kegiatan, dan menunjuk pula Tim IT untuk menyiapkan kebutuhan sarana jaringan dan media elektroniknya. Penunjukkan itu pun, lengkap disertai dengan surat tugas melaksanakannya.

05052020-1101.jpg


| Humas Pengadilan Agama Muara Enim