pta-plg-logo.png

Louncing Mobil Antar Jemput Difabel

Written by Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

mou des20.jpg

Penandatanganan MOU antara PPDI Musi Banyuasin dengan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan Syukuran Peresmian Gedung Kantor Pengadilan Agama Sekayu sekaligus Launching Mobil Antar Jemput Sidang Difabel (AJESD)

Sekayu, 17 Desember 2020 bertepatan di Halaman Gedung Kantor Pengadilan Agama Sekayu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Bupati Musi Banyuasin, Ketua Pengadilan Agama Sekayu dan MUSPIDA serta Kepala Dinas dan Kepala Badan yang turut hadir dalam acara ini.

 

Penyerahan Sekapur Sirih yaitu Tari Stabek yang mempunyai arti atau makna Penyambutan kepada tamu-tamu penting. Sekapur Sirih di berikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Bupati Musi Banyuasin, dan Ketua Pengadilan Agama Sekayu dilanjutkan dengan pembacaan Do’a oleh Sekjen MUI Musi Banyuasin supaya apa yang kita lakukan dan laksanakan pada hari ini mendapatkan Ridho dari Allah SWT.

 

menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muba dan HYMNE Mahkamah Agung.

Sambutan pertama dari Ketua PPDI Musi Banyuasin yaitu Ibu Dewi Harni,” Semoga ini membuka kesadaran kita semua akan pentingnya untuk melakukan Pemenuhan Perlindungan dan penegakan hak penyandang Disabilitas di berbagai sector kehidupan, semoga para penyandang Disabilitas senantiasa bersemangat dan lebih maju, tertib dan mandiri. Besar harapan kami agar itu semua terwujud adanya pendataan Disabilitas yang Valid.” Sambutan dari Ketua PPDI Musi Banyuasin.

Sambutan kedua dari Ketua Pengadilan Agama Sekayu Bapak Korik Agustian S.Ag.,M.Ag, "Syukur Alhamdulillah bahwa Pengadilan Agama Sekayu sudah memiliki gedung yang sesuai dengan standar Prototype Mahkamah Agung dan sudah diresmikan pada 20 Oktober 2020 secara Virtual, selanjutnya mudah mudahan dengan gedung baru ini akan semakin meningkatkan kerja seluruh Hakim dan Pegawai PA Sekayu dapat menjadi lebih baik kedepan dan Semoga dengan adanya ini kami dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak yang datang supaya bisamembantu permasalahannya. Lalu, Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undanganyang menyempatkan hadir dalam acara ini khususnya Ketua PTA Palembang untuk menyempatkan hadir dan juga terima kasih juga kepada seluruh Pegawai Agama Sekayu yang sudah mensuskeskan acara ini dan para pihak Pemkab Muba serta dari PPDI Musi Banyuasin." Tuturnya.

 

 

moudes20.jpg

Mobil Antar Jemput Difabel

"Inovasi AJESD sebuah tuntutan yang harus segera dilaksanakan karena ini sesuai dengan prinsip pelayanan prima yang melayani tidak memandang sebelah pihak semua harus mempunyai kesempatan yang sama dari pelayanan, oleh karena trobosan ini patut di acungi jempol karena sesuai penilaian kami Pengadilan Agama Sekayu telah menjalankan Pelayan Prima ini. Kami juga sangat Mengapresiasi Peran Aktif kepada Bapak Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex dengan dukungan beliau di ujung tahun ini PA Sekayu dan Pemkab Muba menjalin Hubungan Kerjasama yang baik."Tutur Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Dipertengahan acara diselingi penandatangan MOU antara PPDI MUSI banyuasin dan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin oleh Ibu Dewi Hardi, Bupati Musi Banyuasin, Ketua Pengadilan Agama Sekayu, lalu dilanjutkan Launching MobiL AJESD ditandai dengan penekanan Sirine.

Dalam sambutan Bupati Musi Banyuasin, beliau mengucapka selamat memperingati HDI tahun 2020 dan juga kepada Pengadilan Agama Sekayu atas Launching Mobil AJESD dan Peresmian Gedung Kantor baru.

"Selamat atas Launching Mobil AJESD , mudah-mudahan terus memberi pelayanan yang baik bagi Masyarakat MUBA, saya berharap antar jemput sidang Difabel tterus dilakukan, sebagai langkah awal ini sangat bagus saya sangat Apresiasi dan juga mendukung sekali, kedepan kita kembangkan lagi" Kata Bupati Musi Banyuasin Bapak Dodi Reza Alex.

Pada akhir acara dilakukan juga Penyerahan Penghargaan oleh Bupati Musi Banyuasin kepada Pengadilan Agama Sekayu atas Inovasi Mobil AJESD, lalu dilanjutkan dengan pengguntingan bunga di depan pintu utama Gedung Pengadilan Agama Sekayu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Endang Ali Maksum, S.H.,M.H., Bupati Musi Banyuasin Dr. H. Dodi Reza Alex Noerdin dan Ketua Pengadilan Agama Sekayu Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag.

 

 

 

Pegawai Pengadilan Agama Sekayu

 

Ketua Mahkamah Agung Resmikan Gedung Pengadilan Agama Sekayu

Written by Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

kma resmi gdg pa sky.png

Ketua Pengadilan Agama Sekayu, Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag.., pada hari ini Selasa, 21 Oktober 2020 mengikuti acara Peresmian Gedung Pengadilan Terpadu dan 61 Pengadilan di seluruh Indonesia Oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. secara Virtual bersama Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Sekayu. Ketua Mahkamah Agung meresmikan 1 (satu) Pengadilan Terpadu di Manado, Pada saat yang sama diresmikan pula 61 gedung pengadilan, antara lain, 3 gedung Pengadilan Tingkat Banding, yaitu: gedung Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, gedung Pengadilan Tinggi Banjarmasin, gedung Pengadilan Tinggi Ambon dan 58 gedung Pengadilan Tingkat Pertama, yang terdiri dari 33 gedung Pengadilan Negeri, 24 gedung Pengadilan Agama dan 1 gedung Pengadilan Militer III-18 Ambon.

 

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. dalam laporannya menyatakan bahwa peristiwa ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Mahkamah Agung dibangun satu konsep Pengadilan Terpadu, satu konsep penggabungan 6 pengadilan dalam satu kawasan, yaitu: Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Negeri Manado, dan Pengadilan Militer III-17 Manado. Pengadilan Terpadu ini dibangun dengan menggunakan anggaran dana alokasi pembagunan Mahkamah Agung sebesar Rp150.855.000,00 (seratus lima puluh milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), yang dilaksanakan dalam 2 tahap dengan system multi years dari tahun 2018 sampai dengan 2020, sedangkan secara keseluruhan penyerapan anggaran dari pembangunan 67 gedung pengadilan yang diresmikan pada hari ini adalah sebesar Rp933.647.613.430,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa momentum ini merupakan batu lompatan untuk melangkah lebih jauh dalam mempercepat pelaksananaan reformasi birokrasi di peradilan yang bersih, transparan dan moderm demi terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Dan diujung laporannya Plt. Sekretaris MARI memompa semangat semua insan peradilan dengan ajakan:  “Mari kita berjuang untuk maju, bersama-sama bahu membahu, mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, kita maju, kita bisa, kita sukses untuk meraih Peradilan yang Agung dan Modern”.

Sementara itu Ketua Mahkamah Agung R.I. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H. menyatakan bahwa meskipun dilakukan secara virtual namun diharapkan peresmian 67 gedung pengadilan di seluruh Indonesia ini tidak mengurangi kekhidmatan serta bisa memberi nilai tambah bagi warga peradilan untuk lebih terbiasa dan mampu menggunakan sarana teknologi informasi termasuk dalam aktivitas kedinasan terlebih dalam suasana pandemic covid seperti sekarang. Bagi Mahkamah Agung pandemi ini semakin memacu percepatan elektonisasi dan digitalisasi business process di lembaga peradilan. Mahkamah Agung bulan lalu telah mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 sebagai payung hukum bagi pelaksanaan persidangan secara elektronik bagi perkara pidana, Pidana Militer dan Jinayat. Juga Tim development aplikasi Mahkamah Agung telah menyelesaikan pengembangan aplikasi system peradilan terpadu berbasis teknologi informasi, pengembangan SIPPTI yang merupakan persembahan putra-putri terbaik internal Mahkamah Agung. Dengan aplikasi ini Hakim Pidana dapat menerima, melihat, dan melakukan pertukaran data secara elektronik, Hal ini merupakan bukti kesungguhan Mahkamah Agung untuk terus mencurahkan daya upaya dalam mewujudkan peradilan yang Agung.

 

 

Pembangunan 67 gedung pengadilan merupakan upaya secara terus menerus yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan. Selain 67 gedung pengadilan yang akan diresmikan ini ternyata Mahkamah Agung masih memiliki pekerjaan rumah, yaitu pembangunan 85 gedung pengadilan baru yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 13 sampai dengan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengadilan Baru pada Lingkungan Peradilan Umum, di lingkungan Peradilan Agama dan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diikuti oleh Surat Kemempan RB Nomor B/150/M.KT.01/2018 tentang Persetujuan untuk Pengoperasian Pengadilan tersebut. Dan 85 pengadilan baru tersebut telah diresmkan pengoperasiannya pada tanggal 22 Oktober 2018 namun sampai saat ini Mahkamah Agung belum menuntaskan pembangunan gedung pengadilan baru tersebut karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah terlebih lagi karena adanya revisi dan pemotongan anggaran terkait pandemic covid 19 ini, sampai saat ini dari 85 gedung pengadilan  yang dirrencanakan, MA baru bisa melaksanakan pembangunan  25 gedung yang semuanya baru mencapai tahap pembangunan 20% kecuali PN Suka Makmur yang mencapai pembangunanan 80%.

Ketua Mahkamah Agung RI lebih lanjut mengharapkan kemegahan gedung pengadilan yang dibangun ini sebanding dengan keagungan dan kemegahan misi dan karyanya, berkontribusi aktif dalam mewujudkan keagungan lembaga peradilan  sesuai dengan visi misi dan nilai utama Mahkamah Agung yaitu mewujudkan Peradilan Yang Agung. Bahwa pembangunan gedung peradilan terpadu di Manado ini merupakan Pilot Projecyt Mahkamah Agung untuk membangun system peradilan yang terintegrasi. Pengintegrasian 6 pengadilan dalam satu lokasi ini selain memberikaniklm perkantoran yang aman dan nyaman juga akan membentuk para Pimpinan, hakim  dan aparatur pengadilan yang bertugas di masing-masing pengadilan untuk berpikir dan bertindak secara terpadu dan terhubung satu sama lain. Dan bagi masyarakat pencari keadilan juga mengedukasi masyarakat perihal adanya 4 lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung beserta peran, wewenang dan tugasnya masing-masing juga memberikan kemudahan akses “one stop area”.

Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa untuk menunjang pelayanan hukum yang baik dibutuhkan 2 komponen penting yakni sumber daya manusia yang handal serta sarana dan prasarana yang mendukung. Dua hal tersebut merupakan dua komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya, SDM yang handal tidak mampu berkarya maksimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang baik, begitu pula sebaliknya sarana dan prasarana yang memadai  tidak akan berfungsi apa-apa jika SDM yang ada tidak mampu merawat dan memanfaatkan dengan baik serta optimal, untuk itu Ketua Mahkamah Agung memerintahkan agar gedung yang dibangun dengan dana APBN yang besar ini agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Kepada para aparatur pengadilan yang menempati gedung yang baru diresmikan ini untuk terus meningkatkan pemanfaatan jaringan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi kerja disamping mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.

Dalam menutup sambutannya tersebut, Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada seluruh warga peradilan di Indonesia agar senantiasa menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dan secara disiplin menerapkan 3 M, yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak serta menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan dengan kebiasaan baru. Disiplin menaati protokol kesehatan akan melindungi kita, keluarga yang kita cintai, dan orang-orang di sekitar kita, tetap bersemangat dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar kita semua senantiasa tetap sehat dan pandemic covid-19 ini dapat segera berakhir.

Ketua PA Prabumulih Lulus Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua MS/Pengadilan Agama Kelas IB Tahun 2020

Written by Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Ketuaprblulus.png

PA-PRABUMULIH.GO.ID – Kehadiran Ketua Pengadilan Agama Prabumulih (YM. Suryadi, S.Ag., SH., MH) hari Jum’at pagi (26/6) disambut antusias oleh aparatur Pengadilan Agama Prabumulih setelah dinyatakan lulus melalui surat Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor: 2261/DJA/KP.04.6/6/2020, tanggal 25 Juni 2020, perihal Pengumuman Hasil Profile Assesment dan Fit and Proper Test Tahap II Calon Pimpinan Peradilan Agama Tahun 2020.

Setelah melewati serangkaian tes yang dilaksanakan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama secara virtual, mulai dari ujian wawancara Fit and Proper Test pada tanggal 15 s/d 16 Juni, serta ujian Profile Assessment Test tanggal 18 s/d 19 Juni, akhirnya Ketua PA Prabumulih dinyatakan lulus Fit and Proper Test Tahap II Calon Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama Kelas IB Tahun 2020

Tentu ini menjadi suatu kebanggaan bagi Pengadilan Agama Prabumulih, karena YM. Suryadi merupakan pimpinan yang sangat berdedikasi bagi Pengadilan Agama Prabumulih. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Prabumulih mengucapkan selamat atas kelulusan beliau. Semoga dengan jabatan baru yang diemban nantinya menjadikan YM. Suryadi sebagai pemimpin yang baik, amanah serta senantiasa mendapat lindungan dari Allah SWT. (rani)

Tiga Pesan Ketua Pa Kayuagung Tentang Kedisiplinan

Written by Pengadilan Tinggi Agama Palembang Prov Sumsel.

Tiga Pesan Ketua Pa Kayuagung Tentang Kedisiplinan

 

rapat1

KAYUAGUNG | Ketua Pengadilan Agama Kayuagung menggelar rapat koordinasi Selasa siang (9/6) kemarin, hasilnya ada tiga pesan penting tentang kedisiplinan aparatur, apa itu?

Pertama, terkait Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin hakim pada mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya, kendatipun di dalamnya banyak disitir kedisiplinan hakim, namun ada beberapa mata pasal yang juga menyangkut kedisiplinan aparatur non hakim seperti kepaniteraan dan kesekretariatan.

Menurut Ketua PA Kayuagung, tolok ukur kedisiplinan ditentukan oleh absensi online berupa finger scan dan absensi tertulis atau manual. Ia juga berpesan agar bagian kepegawaian menindak lanjuti peraturan tentang absensi tersebut.

“Saya minta disiplin ini ditingkatkan, absensi jangan seperti itu (red.acak-acakan), tolong disesuaikan jam kerja kita seperti semula (new normal), masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 16.30, jika ada yang minta izin ikuti mekanisme yang ada,” terang Drs. Cik Basir SH, MHI saat memaparkan bunyi Perma itu.

Kedua, peserta fit and proper tes calon wakil ketua PA kelas 1A itu berpesan, terkait pelayanan kepada masyarakat harus menyesuaikan dengan jadwal kantor, jika masuk kantor pukul 08.00 WIB, maka pelayanan mulai dibuka pukul 08.15 atau pukul 08.30 WIB, dengan demikian layanan persidangan dapat dimulai tepat pukul 09.00 WIB sesuai undangan/panggilan sidang.

“Kita sepakati saja jam layanan kepada pencari keadilan dimulai pukul 08.30 sampai pukul 15.00, jam layanan sidang seperti biasa pukul 09.00, masyarakat jam terlalu lama menunggu karena mereka dari jauh, desa desa di pedalaman sana,” kata Cik Basir.

Ketiga, ia berpesan, tim pemantau kedisiplinan harus aktif dan reaktif, mereka telah dikeluarkan mandat melalui secarik surat keputusan, maka tugasnya adalah mengawasi, membina, dan memantau perkembangan disiplin kantor dan aparaturnya.

rapat2

“ Saya sudah menunjuk tim pemantau disiplin, bekerjalah ! apel tiap pagi Senin dan Jumat sore kita mulai lagi, pakaian dinas kita sesuaikan, jangan ada yang menggunakan sandal kecuali mau ke musholla, saya kira bapak dan ibu sudah memahami semua,” urai Ketua PA Kayuagung.

Menanggapi tiga pesan ketua PA Kayuagung tersebut, ketua tim pemantau disiplin M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MH mengajak aparatur untuk menaatinya. Menurutnya, seyogyanya kantor harus dibuat seperti layaknya kantor dan bekerja di kantor harus layaknya bekerja di kantor, bukan orientasi mencari untung rugi, atau mencari menang kalah ataupun mencari 'job sampingan’.

“Jika kita komitmen menjadikan kantor ini layaknya kantor dan kita bekerja di kantor layaknya bekerja orang kantoran, maka tujuan akan tercapai,” tegas Arqom. (humas_pakag

 
 

 

 

 

Dirjen Badilag Apresiasi Pa Kayuagung Peringkat Terbaik Sipp

Written by Pengadilan Tinggi Agama Palembang Prov Sumsel.

Dirjen Badilag Apresiasi Pa Kayuagung Peringkat Terbaik Sipp

 

apresiasi

 

KAYUAGUNG | Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung RI kembali mengapresiasi kinerja SIPP PA Kayuagung karena mancapai peringkat pertama selama 6 bulan terakhir di tahun 2020.

Hal itu termaktub dalam suratnya nomor 2037/DJA/HM.00/6/2020 tanggal 2 Juni 2020 di Jakarta. Surat yang langsung ditandatangani oleh Dr. Drs. H. Aco Nur, SH, MH tersebut, menyampaikan tiga pesan penting, antara lain :

  1. Memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang telah mempertahankan prestasi kerja dalam zona hijau;
  2. Mengintruksikan kepada satker yang nilai kinerja masih di bawah 80% agar meningkatkan dan tetap menjaga kualitas kinerjanya, tanpa melanggar hukum acara;
  3. Mengintruksikan untuk pengadilan agama Cimahi agar meningkatkan kinerja publikasi putusan agar mencapai zona hijau.

Himbauan terakhir Dirjen Badilag, pimpinan PTA agar menindak lanjuti surat tersebut melalui pembinaan dan pengawasan kepada saturan kerja yang peringkat SIPP di bawah standar (zona merah).

Namun, hal itu tidak berlaku bagi PA Kayuagung, selama 2 tahun berturut-turut satuan kerja ini tetap berapa di peringkat pertama nasional kategori SIPP dan penanganan perkara.

Ketua PA Kayuagung angkat bicara, menurut Drs. Cik Basir, SH, MHI, kinerja tersebut atas kesepakatan dan kekompakan semua pihak termasuk tim admin.

“ Saya minta ditingkatkan dan terima kasih ya, kawan-kawan semua,” tulis pak Cik dalam WA group PA Kag inovatif. (humas_pakag)