pta-plg-logo.png

Pengadilan Tinggi Agama Palembang Mengikuti Pembinaan Direktorat Jenderal Badilag tentang Persiapan Pelaksanaan Asessmen Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2021

.

Palembang Senin (13/9/2021) pukul 13.00 WIB, Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertempat di Command Center mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badilag mengenai Persiapan Pelaksanaan Asessmen Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2021 secara virtual dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Acara tersebut dilatarbelakangi oleh Asessmen Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama tahun 2021 yang sedang terselenggara. Pembinaan ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan peradilan agama dalam menghadapi Asessmen Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2021 berikut mengevaluasi hasil Asessmen Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun sebelumnya.

Setelah acara dibuka oleh seorang Moderator, pengarahan pun dilakukan oleh Narasumber pertama yaitu dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. Pada sambutannya, Bapak Direktur menyampaikan ucapan selamat kepada para Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu yang terpilih pada hasil rekrutmen tahun 2021. Bapak Direktur juga mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan kepada seluruh instansi peradilan agama yang telah mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WBBM). Pada pengarahannya pula, Bapak Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H menuturkan bahwa dalam menghadapi Asesmen Akreditasi penjaminan Mutu, seyogyanya Pengadilan Tinggi Agama dapat meninjau langsung ke lokasi satuan kerja (Satker) yang berada dibawah wilayah yurisdiksinya untuk memonitoring, mengevaluasi dan memastikan komitmen Pengadilan Agama dalam mutu pelayanan.

Bapak Dirjen juga menyampaikan bahwa terdapat 3 hal yang menjadi standar nasional dalam mutu pelayanan publik, yaitu pertama Grand Design Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 8 area perubahan Reformasi Birokrasi, Kedua Akreditasi Penjaminan Mutu yang terdiri dari 7 area dan yang terakhir Zona Integritas yang terdiri dari 6 area. Sebelum mengakhiri bimbingan dan pengarahannya, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. memberikan sebuah tips kunci sukses agar tata kelola sebuah organisasi menjadi profesional dengan akronim ‘4K’. Huruf K yang pertama ialah Komunikasi. K yang kedua adalah Koordinasi, Ketiga adalah Kerja sama dan yang terakhir yaitu Komitmen.

Narasumber yang kedua yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Bapak Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. Pada pemaparannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengingatkan kembali bahwa seorang Asesor merupakan perpanjangan tangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dalam tugas untuk memastikan bahwa standar Akreditasi Penjaminan Mutu telah dilaksanakan. Sehingga, seorang Asesor harus independen, tanpa intervensi dan campur tangan dari pihak manapun. Seorang Asesor harus mampu memberikan penilaian secara objektif tanpa ada tekanan dari lembaga yang dinilai sehingga hasil dari penilaian dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai realita di lapangan. Kemudian Beliau menambahkan tips kunci sukses tata kelola organisasi yang profesional yang telah dipaparkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan akronim ‘4K’ menjadi ‘5K’ dengan penambahan Kontribusi. Menurutnya, kontribusi sangat dibutuhkan sebab organisasi bukan bersifat individual tetapi komunal yang membutuhkan kontribusi dari setiap anggotanya untuk mensukseskan visi misi yang telah menjadi kesepakatan bersama. Bapak Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M juga menyebutkan 3 faktor yang dapat mensukseskan lembaga peradilan agama dalam menghadapi Asessmen Akreditasi Penjaminan Mutu yaitu dalam 3 hal yang harus dipenuhi; Pertama, terpenuhinya standar Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Akreditasi Penjaminan Mutu, Kedua ialah penerapan 3K (Kebersihan, Kerapihan dan Keindahan) dan faktor terakhir adalah ketiadaan komplain dari pengguna layanan.

Adapun narasumber yang terakhir adalah Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama, Bapak Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. Dalam penyampaian bimbingan dan arahannya, Beliau menuturkan bahwa penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan implementasi dari ‘Plan-Do-Check-Action’ atau disingkat PDCA yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Beliau juga mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan mutasi jangan sampai menganggu sistem yang sedang berjalan terutama jika sedang menghadapi Asessmen Akreditasi Penjaminan Mutu. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama seyogyanya melakukan pembinaan dan pengawasan pada Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid). Di akhir kata, Bapak Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag menginstruksikan kepada instansi peradilan agama yang memiliki proyek pembangunan gedung untuk  mengirimkan data penggunaan anggaran DIPA ke aplikasi e-BIMA.  Aplikasi e-BIMA yang merupakan singkatan dari  Electronic Budgeting Implementation Monitoring Accountability ialah aplikasi yang berguna untuk  monitoring dan pengawasan terhadap realisasi anggaran dan pendapatan serta uang titipan pihak ketiga oleh pimpinan satker tingkat pertama, tingkat banding,tingkat eselon I, dan tingkat lembaga. Setelah ketiga narasumber selesai memberikan bimbingan dan arahan, doa pun dilantunkan sebagai tanda bahwa acara telah berakhir. (wy).