pta-plg-logo.png

Kumulasi Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Ekonomi Syariah

.

artikelicon.png

Fakta Riil
Peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam yang menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, ditentukan pula bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang”, antara lain “ekonomi syariah”.


Dari sejumlah perkara ekonomi syariah yang diajukan ke muka pengadilan agama, sebagiannya adalah gugatan bersifat kumulasi obyektif, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), atau sebaliknya gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sedangkan dalil yang dimuat pada surat gugatan biasanya terjadi secara bolak-balik, yaitu gugatan wanprestasi dengan dalil perbuatan melawan hukum dan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil wanprestasi, sehingga gugatan tersebut selalu saja diajukan tangkisan (exceptie) oleh tergugat.


Ditinjau dari unsur perbuatan, antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tidaklah ada perbedaan yang mendasar karena sikap debitur dalam wanprestasi (tidak melaksanakan kewajiban) adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, atau debitur telah melanggar kewajiban hukumnya, sehingga timbul pertanyaan, apakah dengan tidak adanya perbedaan tersebut, istilah wanprestasi dapat pula digunakan untuk perbuatan melawan hukum ?


J. Satrio menyatakan: “
Namun demikian kiranya tidak bisa dibenarkan untukmmenggunakan istilah perbuatan melawan hukum untuk sikap wanprestasi akan membingungkan”.2 Maksudnya, telah secara tegas membedakan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Atau dengan lain perkataan, kedua istilah tersebut tidak dapat saling menggunakan, dimana wanprestasi tidak dapat digunakan untuk perbuatan melawan hukum dan sebaliknya perbuatan melawan hukum tidak dapat digunakan untuk wanprestasi.

Baca Selengkapnya >>>