pta-plg-logo.png

Penerapan Pola Bindalmin Dalam Proses Penyelesaian Perkara oleh M. Luqmanul Hakim Bastary

.

Penerapan Pola Bindalmin Dalam Proses Penyelesaian Perkara
oleh M. Luqmanul Hakim Bastary Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang

 

 

Pendahuluan

Dalam upaya menjadikan badan peradilan sebagai court of law (pengadilan yang ideal) dengan bercirikan adanya: hukum acara tersendiri dan minutasi dilakukan dengan baik, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara, dan putusan dapat dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutuskan perkara.

 

Untuk itu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusannya Nomor: KMA/001/SK/1991 Tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin) yang meliputi:

  1. Pola tentang prosedur penyelenggaraan administrasi perkara pada tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK)
  2. Pola tentang register perkara;
  3. Pola tentang keuangan perkara;
  4. Pola tentang laporan perkara;
  5. Pola tentang kearsipan

Kelima pola tersebut saling terkait, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan baik, tertib, dan bertanggung jawab guna keberhasilan tugas lembaga peradilan, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Lembaga peradilan termasuk peradilan agama terdapat dua macam administrasi, yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Administrasi itu sendiri banyak ditemui di kepustakaan yang ditulis oleh para pakar, akan tetapi pengertian administrasi di sini diartikan secara luas yang bercirikan pencatatan tiada akhir yang meliputi kegiatan mencatat, mengolah, menyimpan, dan menghimpun. Untuk administrasi perkara, terdiri dari administrasi peradilan dan administrasi persidangan. Kedua administrasi tersebut dilaksanakan oleh panitera dengan dibantu pejabat kepaniteraan lainnya (panitera muda, panitera pengganti, dan jurusita atau jurusita pengganti).

 

Administrasi peradilan, sesuai dengan pengertian peradilan itu sendiri antara lain  adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memperoleh keadilan, maka administrasi tersebut merupakan kegiatan dari mulai diterimanya perkara hingga ditetapkannya majelis hakim oleh ketua pengadilan. Sedangkan untuk administrasi persidangan adalah dimulai dari ditetapkannya hari sidang oleh ketua majelis hakim hingga berkas perkara diminutasi atau selesai dilakukan eksekusi.

Untuk administrasi umum adalah merupakan tugas bidang kesekretariatan yang meliputi: keuangan, kepegawaian, dan umum. Kesemuanya adalah unit pendukung (supporting unit) terhadap tugas pokok yang dalam kesempatan ini tidak dibicarakan.

 

Penerapan Pola Bindalmin Dalam Proses Penyelesaian Perkara

Dalam makalah ini akan membahas secara singkat tentang administrasi persidangan di pengadilan agama yang berhubungan langsung dengan tugas - tugas kepaniteraan sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan administrasi persidangan.

 

Surat Panggilan Sidang

Panggilan sidang atau exploit sangat menentukan dapat atau tidaknya suatu persidangan dilangsungkan. Sebagai akta autentik perlu diperhatikan hal - hal sebagai berikut:

  1. Penyampaian surat panggilan sidang harus dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti, setelah ditandatanganinya terlebih dahulu, karena keautentikkan surat panggilan tersebut terletak pada tanda tangan jurusita / jurusita
  2. Penyampaian langsung kepada yang dipanggil. Untuk tergugat atau termohon dengan melampirkan surat gugatan / permohonan dengan tidak perlu ada kalimat “agar membawa alat bukti untuk sidang ”
  3. Dilakukan tiga hari sebelum sidang dibuka:
    a. Untuk perkara perceraian, ketentuan tiga hari itu termasuk hari libur [Pasal 26 ayat(4) PP No. 9 Tahun 1975].
    b.
    Untuk perkara selainnya, ketentuan tiga hari itu tidak termasuk hari libur [Pasal 122 HIR / Pasal 146 RBg].

 

Untuk Perkara Perceraian

Apabila tergugat tidak ditemui di tempat kediamannya, panggilan disampaikan melalui lurah / kepala desa setempat dengan mencatatkan bahwa yang bersangkutan tidak dijumpai,

 

dan panggilan disampaikan melalui lurah / kepala desa untuk diteruskan kepada yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh penerima dan dicap. Persoalan disampaikan atau tidaknya surat panggilan tersebut kepada yang dipanggil bukanlah menjadi urusan pengadilan dan pengadilan tidak perlu membuktikannya secara hukum.

Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilan dilakukan:

  1. Dengan cara menempelkan surat gugatan pada papan pengumuman di pengadilan agama dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar / mass madia lain yang ditetapkan pengadilan tanpa sidang terlebih dahulu [Pasal 27 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975].
  2. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa tersebut dilakukan dua kali dengan tenggat waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Ingat waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan [Pasal 27 ayat (2) dan (3) PP No. 9 Tahun 1975].

 

Untuk Selain Perkara Perceraian

Dalam hal tergugat diketahui tempat kediamannya, penyampaian panggilan sama seperti pada perkara perceraian, akan tetapi apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas, maka pemanggilan:

  1. Disampaikan pada bupati / walikota dalam yurisdiksi pengadilan agama setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman di pengadilan agama yang berhak tersebut [Pasal 390 ayat (3) HIR / Pasal 718 ayat (3) RBg]
  2. Apabila tergugat meninggal dunia, pemanggilan dilakukan dengan cara menyampaikan nya kepada ahli warisnya, jika tidak dikenal / tidak diketahui tempat kediamannnya, disampaikan melalui lurah / kepala desa dari tempat kediamannya terakhir [Pasal 390 ayat (2) HIR / Pasal 718 ayat (2) RBg].

 

Untuk semua perkara di mana apabila tergugat berada di luar negeri pemanggilan dilakukan dengan cara mengirimkan surat panggilan melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Protokoler dan Konsuler, dengan tembusan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara di mana tergugat berada dengan tenggat waktu antara pemanggilan dan persidangan sekurang-kurangnya enam bulan.

 

Berita Acara Sidang

Sebagai akta autentik yang berisi segala kejadian / keterangan selama proses persidangan, maka berita acara sidang haruslah dibuat dengan baik dalam pengertian, jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Untuk itu dalam pembuatannya perlu memperhatikan:

  1. Fungsinya:
    a.
    Bagi hakim adalah sebagai dasar utama dalam pembuatan putusan /
    b.
    Bagi panitera sidang adalah sebagai pertanggungjawaban akan tugasnya membantu hakim dalam
    c.
    Bagi pengadilan tingkat banding adalah sebagai dasar utama untuk pemeriksaan perkara
    d.
    Bagi pengadilan tingkat pertama adalah sebagai data dan informasi

 

  1. Bahasa:

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bentuk kalimat langsung atau tidak langsung.

Kalimat langsung: “Apakah saudara saksi kenal dengan tergugat?. Ya saya ”

  1. Kalimat tidak langsung: “Atas pertanyaan hakim ketua, tergugat menyatakan akan menjawab secara ”
  2. Menggunakan bahasa hukum dan hindari bahasa gaul atau kosakata yang multi pengertian.

 

  1. Format:
    1. Menggunakan kertas
    2. Penulisan dimulai dari 2/3 bagian kertas dari sebelah
    3. Membagi dua bagian dari 2/3 bagian kertas bagian kiri untuk pertanyaan dan bagian kanan untuk jawaban
    4. Memakai fomat  balok  atau  iris  talas,      jika  lebih  dari  lima  baris  dan      guna menghemat kertas dapat ditulis dengan spasi
    5. Halamannya bersambung termasuk di dalamnya: jawaban, replik, dan kesimpulan para pihak, jika diajukan secara
    6. Selesai dibuat sehari sebelum sidang berikutnya guna menjaga
    7. Ditandatangai oleh hakim ketua dan panitera

 

  1. Teknik Penulisan:
    1. Adanya judul dan nomor
    2. Pengadilan yang
    3. Memuat hari, bulan, dan tahun persidangan
    4. Identitas para pihak berperkara dan
    5. Susunan majelis hakim dan panitera yang membantu
    6. Keterangan hadir / tidaknya para pihak
    7. Mediasi dan usaha perdamaian (dilakukan pada setiap permulaan persidangan).
    8. Pernyataan sidang terbuka / tertutup untuk
    9. Pembacaan surat gugatan / permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pemeriksaan setempat, sita, penundaan sidang, dan pembacaan putusan, pernyataan sidang ditutup /

 

  1. Renvoi / Send Back / Cawang:

Dalam ilmu hukum dikenal istilah renvoi, yaitu suatu cara yang menunjukkan adanya pembetulan pada kesalahan dalam penulisan.

Tanda-tanda dimaksud antara lain:

  1. sh (sah coret), scg (sah coret ganti), sct (sah coret tambah).
  2. Kata / kalimat yang dicoret / diganti diberi garis dua === (masih terbaca) atau untuk yang lebih dari satu baris diberi tanda cross lalu di tepi kiri ditulis sc, scg, atau sct, dan diparaf oleh panitera

 

Apabila akan menambah kata / kalimat gunakanlah tanda /_ atau sebagai tanda ada tambahan di margin kiri. Tanda-tanda pada renvoi harus sama dengan tanda yang direnvoi, lalu diparaf oleh hakim ketua dan panitera sidang.

 

Penyampaian Salinan Putusan Perceraian

  1. Panitera / petugas meja tiga menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan kepada para pihak selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan diucapkan [Pasal 64 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009].
  2. Panitera / petugas meja tiga menyiapkan dan mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian, berupa salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah atau PPN

 

pada kantor urusan agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai pencatat nikah atau PPN tempat perkawinan dilangsungkan, salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan [Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009].

 

Pemberitahuan Isi Putusan

Pemberitahuan isi putusan harus disampaikan oleh jurusita / jurusita pengganti kepada penggugat / pemohon atau tergugat / termohon karena tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan.

Pentingnya penyampaian pemberitahuan isi putusan ini dilakukan secara cermat karena menyangkut kepentingan dari pihak yang tidak hadir pada sidang tersebut untuk mengajukan upaya hukum, karenanya baik bunyi amar maupun kecepatan dan ketepatan penyampaiannya haruslah menjadi perhatian, jangan sampai fatal termin karena kesalahan yang menyampaikan akan menghilangkan hak subjektif dari pihak yang tidak hadir.

Dalam hal tergugat / termohon tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan karena tempat kediamannya tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan dilakukan melalui pemerintah kabupaten / kota setempat atau yang ditunjuk oleh nya untuk diumumkan pada papan pengumuman di pengadilan agama dalam tenggat waktu 14 hari dan ini berlaku untuk semua jenis perkara bidang perkawinan atau selain nya.

 

Minutasi

Minutasi berkas perkara berarti pengaslian berkas perkara, sehingga semua kejadian dari suatu perkara tersebut secara baik dan lengkap dalam satu berkas, karenanya minutasi berkas perkara perlu memperhatikan:

  1. Minutasi berkas perkara dilakukan oleh panitera
  2. Ketua majelis hakim bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi dan ketepatan waktu dari
  3. Penyusunan berkasnya dilakukan secara berangsur dan kronologis agar tidak ada surat yang
  4. Setelah diminutasi berkas perkara tersebut diberi sampul, dijahit, disegel / ditempeli dengan kertas yang dibubuhi stempel pengadilan agama yang
  5. Untuk berkas perkara yang masih dalam proses upaya hukum dan masih memerlukan penyelesaian akhir, yaitu yang akan dan sedang dilakukan eksekusi, termasuk sidang penyaksian ikrar talak yang belum dilakukan disebut arsip aktif (masih berjalan) yang berada pada panitera muda gugatan / panitera muda permohonan, sedangkan untuk berkas perkara yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan tidak memerlukan penyelesaian akhir, yang berada pada panitera muda hukum disebut arsip in

 

Penutup

Kedudukan pejabat kepaniteraan cukup penting dalam penyelenggaraan tugas di bidang administrasi perkara, yang tidak saja akan membantu kecepatan dan ketepatan dalam proses penyelesaian perkara, tetapi juga berperan untuk keberhasilan akan tugas pokok pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu kesungguhan dari pejabat yang bersangkutan untuk bekerja dengan baik, bersemangat, berinisiatif, dan tentunya dapat diamanati menjadi suatu keharusan. Bekerjalah dengan baik jangan takut salah, karena kesalahan adalah sebagai bukti kita bekerja (berbuat), tetapi jangan mengulangi kesalahan yang sama.