pta-plg-logo.png

Memahami Pasal 189 Ayat (3) RBg dan Pasal 178 ayat (3) HIR

.

MEMAHAMI PASAL 189 AYAT (3) R BG / PASAL 178 AYAT (3) HIR: DAPATKAH PENERAPANNYA DISIMPANGI?

Oleh

M.Lukman Hakim Bastary Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang

 

artikelicon.png

 

 

 

Fakta Riil

 

  1. Dapat tertundanya penyelesaian perkara di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama karena majelis hakim mempersoalkan hukum acara, sehingga membuka ruang untuk terjadinya beda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun putusan (dissenting opinion), atau sependapat dengan hakim yang mayoritas tentang amar putusan, tetapi berbeda dalam pertimbangan hukum (legal reasoning), yaitu concurring
  2. Tidak sedikit perkara diajukan banding yang penerapan hukum acaranya masih belum tepat.
  3. Masih dijumpai hakim pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang dengan mudahnya meng-NO-kan perkara, sehingga dapat merugikan pengaju

 

 

Fakta Yuridis

 

  1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4):

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”

 

Pasal 4 ayat (1):

 

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”

 

Pasal 5 ayat (1):

 

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

  • Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

1 Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang

 

Pasal 56 ayat (1):

 

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak mengatur atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”

  1. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 Tanggal 30 April 1847, Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie / AB (Peraturan Umum Mengenai Perundang-Undangan Untuk Indonesia).

Pasal 22:

 

“Hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegegelapan atau ketidak lengkapan dalam undang-undang dapat dituntut karena menolak mengadili perkara”.

 

 

Permasalahan

 

Apakah ketentuan Pasal 189 ayat (3) R Bg / Pasal 178 ayat (3) HIR dapat disimpangi dalam penerapannya ?

 

 

Analisis

 

Untuk menganalisis permasalahan di atas akan dilakukan melalui pendekatan yurisprudensi, yang sekalipun tidak mengikat hakim, tetapi merupakan salah satu sumber hukum acara di Indonesia, karena itu yurisprudensi tersebut akan dijadikan pisau analisisnya. Yurisprudensi dimaksud, antara lain:

  1. Putusan MA-RI Nomor 556 K / Sip / 1971 Tanggal 8 Januari 1972:

 

“Mengabulkan lebih daripada yang digugat adalah diizinkan selama hal itu  masih sesuai dengan kejadian materiil”

  1. Putusan MA-RI Nomor 1043 K / Sip / 1971 Tanggal 3 Desember 1974:

 

“Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 178 HIR”

“HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah”


  1. Putusan MA-RI Nomor 425 K / Sip / 1975 tanggal 15 Juli 1975:

 

“Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan , asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu baik dalam hukum acara pidana maupun dalam hukum acara perdata, hakim bersifat aktif”

  1. Putusan MA-RI Nomor. 1426 K / Sip / 1974 Tanggal 9 November 1976:

 

“Pada  asasnya  mengabulkan  lebih  daripada  yang  diminta  dalam  petitum   menurut

\yurisprudensi dapat diberikan, asalkan saja tidak menyimpang dari posita”

 

 

Dari beberapa yurisprudensi di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya hakim tidak terikat dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) R Bg, yang menyatakan: “Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang di mohon (Rv. 50)”. Dan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang menyatakan: “Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang digugat”

Bahkan jauh sebelum beberapa yurisprudensi di atas diproduk, MA-RI telah memutus perkara dengan Nomor 195 K / Sip / 1955 Tanggal 28 November 1956:

”Dari sudut rasa keadilan tidaklah pada tempatnya hakim terlalu merasa terikat akan Pasal 178 ayat (3) HIR / Pasal 189 ayat (3) R Bg, asalkan tidak mengurangi hak bantah dari pidak lawan”

Sedangkan yurisprudensi MA-RI yang melarang hakim mengadili perkara melebihi dari yang dituntut adalah putusan MA-RI Nomor 339 K / 1969:

“1. Putusan pengadilan negeri harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonvensi”

“2. Putusan pengadilan tinggi juga harus dibatalkan karena hanya memutuskan sebagian saja dari tuntutannya”.

Dan putusan MA-RI Nomor 1001 K / Sip / 1975: “Larangan bagi hakim untuk menjatuhkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi daripada yang diminta”.  Namun   jauh  lebih  sedikit  jumlahnya  dibanding  dengan  yang  membolehkan  (walaupun      belum

 

dilakukan penelitian yurisprudensi secara mendalam, tetapi dari beberapa referensi, fakta itulah yang ditemukan).

Apabila dicermati, MA-RI dalam hal ini ternyata tidak berpegang teguh dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) R Bg / Pasal 178 ayat (3) / HIR, yang merupakan asas bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara / atas petitum yang tidak dituntut (yudex non ultra petita / atau memutus perkara melebihi dari yang dituntut, yudex non ultra petita partium).

Dengan perkembangan yurisprudensi MA-RI, dan peraturan hukum yang cendrung terlambat dibanding dengan timbulnya peristiwa hukum yang ada dalam masyarakat serta penerapan ketentuan Pasal 189 ayat (3) R Bg / Pasal 178 ayat (3) HIR, jelas menimbulkan perbedaan pendapat. Masalahnya terletak pada penafsiran secara harfiah terhadap ketentuan tersebut. Padahal sangat dimungkinkan adanya faktor lain yang sangat mempengaruhi serta patut / layak / bijak untuk dipertimbangkan dengan tidak merugikan salah satu pihak guna terpenuhinya asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta tercapainya kepastian hukum (legal certainly) agar hukum itu tidak kehilangan jati dirinya dan juga merupakan jaminan bahwa suatu hukum itu harus dijalankan dengan cara yang baik, dan itulah sesungguhnya inti dari tujuan hukum.

Argumentasi lain yang mendukung bahwa MA-RI tidak terikat / tidak kaku dalam penerapan Pasal 189 ayat (3) R Bg / Pasal 178 ayat (3) HIR tersebut, dapat dipahami dari  sifat memaksanya (dwingend) hukum formil / hukum acara / ejective law / formeel recht lebih dari sifat memaksanya hukum materil / substantive law / materiel recht, karena akan tidak  ada artinya hukum materiil yang dilanggar jika tidak ada hukum formil yang dilaksanakan oleh hakim yang amanah, berilmu, berwawasan dan tidak kaku, kendatipun hakim yang ideal adalah hakim yang sesuai dengan zamannya.

 

 

Simpulan

 

Pada dasarnya ketentuan Pasal 189 ayat (3) R Bg / Pasal 178 ayat (3) HIR tidak dapat disimpangi dan ditafsirkan lain, karenanya hukum acara sering disifatkan strict / stiff / stringent (kaku), namun dalam hal-hal tertentu yang sifatnya eksepsional dan kasuistis, hakim dapat meyimpanginya guna tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, juga sebagai peran hakim dalam menemukan hukum (rechtsvinding). Adapun dalam hal apa saja  ketentuan tersebut dapat disimpangi, untuk itu akan dimuat pada artikel berikutnya.